Network
PR DEPOK – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko turut buka suara soal polemik alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Moeldoko mengatakan prosedur dalam penanganan 75 pegawai KPK sudah sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga menekankan Kantor Staf Presiden beserta kementerian/lembaga (K/L) solid mendukung dan melaksanakan arahan Presiden Jokowi.
"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, kementerian dan lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya," ujarnya.
Moeldoko menegaskan tidak benar jika terjadi pengabaian arahan presiden tersebut.
Untuk menjalankan arahan presiden di antaranya Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN, telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya.
"Kementerian PANRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," katanya.
Baca Juga: Polisi Amankan 1 Orang Mantan Pengurus FPI yang Jadi Simpatisan Habib Rizieq Shihab Terkait Prokes
Pernyataan yang disampaikan Moeldoko itu lantas ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution melalui akun Twitter pribadinya @syahrial_nst sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Sontak saja, Syahrial teringat dengan perkara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko. Pasalnya dalam perkara tersebut, Moeldoko kerap tidak konsisten dalam ucapannya.
Oleh karena itu, pada polemik KPK ini pun Syahrial mengingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap ucapan Moeldoko.
Baca Juga: Simak Jadwal Vaksinasi Depok Beserta Link Pendaftaran bagi Lansia, ASN, dan Tenaga Pendidik
“Jgn mudah percaya ucapan Moeldoko. Waktu mau membegal @PDemokrat ybs ngajak kader ketemu di hotel, dia bilang sdh dapat restu dari lurah dan pejabat negara lainnya. Setelah KLB Sibolangit dinyatakan tdk sah, dia bilang @jokowi tdk ikut2. Jgn2 urusan @KPK_RI ini dia pelintir juga?” katanya.
Sebagai informasi, Moeldoko menegaskan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan arahan Presiden Jokowi, adalah komitmen pemerintah untuk menjaga KPK.
"Saya pikir arahan presiden terkait alih status KPK sebagai ASN semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga KPK, agar dapat bekerja secara maksimal sesuai tugasnya sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Daftar 26 Tim yang Dapat Tiket Fase Grup Liga Champions 2021-2022
Menurutnya, dari awal Jokowi ingin KPK memiliki sumber daya manusia yang terbaik serta berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi.
Oleh karena itu, proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis.
Dia menekankan kepada semua pihak agar mengetahui bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.***
