Network
PR DEPOK – Pengacara publik, Alghiffari Aqsa turut menyoroti Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron yang kerap memberikan keterangan terkait polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK.
Ia menilai hadirnya Nurul Ghufron dihadapan publik adalah untuk pasang badan atau melindungi Ketua KPK, Firli Bahuri.
Pendapat tersebut disampaikan Alghiffari Aqsa melalui akun Twitter pribadinya @AlghifAqsa pada Senin, 31 Mei 2021.
Baca Juga: Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini Senin 31 Mei 2021, Segera Klaim dan Mainkan
“Kebanyakan gimmick. Basi!! Nurul Ghufron ini gak capek apa drama dan berbohong terus? Pasang badan penuh utk Firli,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keputusan final pimpinan terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
"Presiden telah memberikan arahan dan kami telah berdiskusi dengan para pembantu presiden, asumsinya kehadiran Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, KASN, LAN adalah organ-organ kepresidenan, sehingga kami yakin beliau-beliau sudah berkomunikasi langsung, melaporkan. Meski begitu, kami pada saatnya nanti akan melaporkan ke presiden," katanya seperti diberitakan sebelumnya.
Nurul Ghufron mengatakan telah diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi ASN, sementara 51 pegawai sisanya tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.
Ke-51 pegawai itu disebut masih berada di KPK hingga November 2021 meski saat ini statusnya sudah non-aktif dan selanjutnya akan diberhentikan.
"Pendapat kami tidak serta-merta hasil TWK tidak menjadi dasar pengangkatan atau peralihan pegawai KPK sebagai ASN, kami tidak serta merta hasil TWK dijadikan dasar maka pada 24 Mei 2021 lalu kami bersama Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, KASN, LAN meninjau apa yang jadi indikator dasar," tuturnya.
Ia mengklaim tidak melihat nama-nama ke-75 pegawai itu dan berupaya mengatrol indikator.
"Harapannya 75 itu bisa kembali jadi ASN semua, itu yang kami perjuangkan tapi setelah dibuka ada beberapa item ada yang merah, kuning, hijau, yang kuning dan hijau jadi 24 ada yang bisa dibina," katanya.
Sehingga terhadap ke-24 orang itu, lanjutnya, akan dibina lebih lanjut berupa bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan.
Nurul Ghufron pun kembali menyinggung bahwa sistem kepegawaian KPK dan sistem kepegawaian ASN berbeda sehingga KPK yang harus menyesuaikan dengan persyaratan agar para pegawainya dapat menjadi ASN.
"Kami berharap semua bisa masuk tapi ternyata tidak semua bisa memenuhi," ujarnya.***
