Network
PR DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meyakinkan bahwa pengelolaan dana haji aman dan tidak akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, hal ini juga sekaligus menampik kabar yang mencuat di media sosial yang mengatakan bahwa dana ini akan dialokasikan untuk proyek pemerintah.
“Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ace Hasan Syadzily dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.
Ace menuturkan bahwa dana haji secara paripurna dikelola oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan juga mendapatkan pengawasan dari Komisi VIII DPR RI.
“Dan sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur,” tutur Ace.
Ia juga menerangkan bahwa dana haji itu sudah tersimpan dengan menggunakan metode pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).
“Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” terangnya.
Ace melanjutkan bahwa dana haji telah dihimpun dalam bank-bank syariah, ada juga yang diinvestasikan atau dinaikkan melalui mekanisme surat berharga.
Surat berharga tersebut disebutnya mempunya beragam manfaat dari penempatan di sukuk tersebut.
