Sebut Presiden dan Menag Tak Mampu Berangkatkan Rakyatnya Haji, MS Kaban: Istikharahlah untuk Resign

- 7 Juni 2021, 20:41 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, MS Kaban.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, MS Kaban. /ANTARA/Jafkhairi.

Namun, MS Kaban heran mengapa di era Jokowi berkuasa, Indonesia malah lebih dekat dengan Beijing China.

Kendati demikian, MS Kaban menuturkan bahwa masih ada waktu bagi pemerintah untuk meninjau ulang keputusan pembatalan haji 2021.

Baca Juga: Curhatan Syahrini yang Kini Tampil 180 Derajat Berbeda: Aku Tak Mau Lagi Lihat ke Belakang

"Hub kultural Ummat muslim Indonesia dgn pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sepanjang sejarah NKRI cukup mesra harmonis kenapa di Era Jkwi petugas partai PDIP jd Presiden lebih mesra ke Beijing RRC Komunis.Masih ada wkt Pres Jkwi tinjau ulang kpts batal hajji 2021," ujarnya.

Sebab menurut MS Kaban, ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima merupakan ibadah yang wajib bagi yang mampu.

Akan tetapi, lanjut MS Kaban, setelah rakyat menabung bertahun-tahun untuk berhaji, yang menandakan mereka mampu, malah dibatalkan oleh pemerintah. Hal tersebut lantas membuat dirinya menilai bahwa yang tak mampu justru Presiden dan Menag.

Baca Juga: Pertanyakan Tokoh yang Kini Kendalikan Negara, Abdillah Toha: Apa Masih Jokowi Asli Atau Penguasa Lain?

Dengan kata lain, keputusan pembatalan haji itu menandakan Presiden Jokowi dan Menag Yaqut tak berkemampuan untuk memberangkatkan rakyatnya berhaji.

"Berhajji rukun islam yg ke 5 bagi mereka yg mampu.Bertahun nabung hajji antri sudah bayar lunas berarti mampu ternyata Presidennya dan Menag tidak punya kemampuan berangkatkan rakyatnya sendiri," ujar mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.

Dengan ketidakmampuan itu, MS Kaban lantas menanyakan mengapa Jokowi dan Menag Gus Yaqut masih menjadi penguasa.

Halaman:

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @MSKaban3


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x