Network
PR DEPOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta oleh sejumlah warga di Jakarta Pusat untuk membuat tim survei untuk memverifikasi pendataan warga miskin dan orang tidak mampu (FMOTM).
Verifikasi FMOTM itu dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 25 Juni 2021.
Sejumlah warga meminta tim survei dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan peninjauan agar data warga yang mendapat bantuan bisa tepat sasaran.
Ketua RT 13 RW 2 Salemba Bluntas Uje mengungkapkannya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021.
Program pendaftaran warga fakir miskin yang digelar Pemprov DKI Jakarta disambut baik oleh Uje.
Akan tetapi, Uje bersama dengan warga RT 13 Salemba yang lain juga mengeluhkan sulitnya akses ke tautan fmotm.jakarta.go.id sejak Senin, 7 Juni 2021.
Terkait dengan itu, Ketua RW 02 Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Dionisius, juga meminta tim survei dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan RT setempat.
"Yang menilai warga mampu atau tidaknya Ketua RT. Seringkali ketika dilakukan survei tidak berhubungan dengan RT-nya. Jadi tidak jarang, orang yang hanya mengontrak mendapat bantuan, akhirnya menjadi tidak tepat sasaran," ujar Dionisius, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
