Network
PR DEPOK – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sekolah.
HNW menilai adanya aturan pemberlakuan PPN sekolah, tentunya bakal membebani rakyat.
Bukan hanya itu, PPN sekolah juga menurut HNW sudah tidak sesuai dengan pancasila, yakni sila ke-dua dan ke-lima.
Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 12 Juni 2021.
Baca Juga: Jokowi Bentuk BRIN, Megawati Puji sebagai Bentuk Pemimpin yang Strategik
“Rencana Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Sekolah Membebani Rakyat,” tulis HNW, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya, hal ini tidak mencerminkan makna yang termaktub dalam pancasila, terutama sila ‘Kemanusiaan yang Beradab’ serta ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
“dan tidak sesuai dengan Pancasila terkait sila ke 2 ; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila ke 5 ;Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sehingga, Hidayat Nur Wahid menolak dengan tegas adanya PPN untuk sekolah.
Baca Juga: Heran Rocky Gerung Ikut Bahas Dana Haji, Dewi Tanjung: Gak Punya Agama Kok Komentarin Itu
Tidak hanya PPN sekolah, sebelumnya HNW juga menolak adanya PPN sembako.
"Masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan para orang kaya diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM,” ujar HNW, saat acara halal bihalal Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi," tegasnya.
Menurutnya,pemerintah seharusnya tidak terpaku pada pemenuhan pajak terlebih di era pandemi saat ini.
Akan tetapi pemerintah seharusnya berinovasi agar dapat melakukankewajiban melindungi, memakmurkan dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.
“Karena pandemi covid-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar rakyat menurun drastis,” ujar HNW.
“Semestinya pemerintah membantu rakyat, jangan malah membebani dengan pajak-pajak yang tidak adil itu,” pungkasnya.***
