Sebut Nelangsa Bangsa di Depan Mata, MS Kaban: Menkeu-nya Seperti tak Berhati, Presidennya Diam Seribu Kata

- 12 Juni 2021, 14:45 WIB
MS Kaban (kanan) melontarkan kritikan kepada Presiden Jokowi (kiri).
MS Kaban (kanan) melontarkan kritikan kepada Presiden Jokowi (kiri). /Kolase dari Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr dan ANTARA/Jafkhairi.

PR DEPOK - Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban kembali melayangkan kritikan terhadap rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

MS Kaban tampak memberikan gelar tersendiri kepada pemerintahan Jokowi atas kinerjanya, yakni "Draculanomic".

"Draculanomic gelar kehormatan utk era rezim ini," ucap MS Kaban seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @MSKaban3 pada Sabtu, 12 Juni 2021.

Gelar itu diberikan olehnya dengan mempertimbangkan kinerja Menteri Keuangan hingga sikap presiden.

Baca Juga: Bandingkan Sri Mulyani di Zaman SBY dan Sekarang, Gus Umar: Dulu Sangat Kritis, Kini Malah Nekan Rakyat Kecil

Menurutnya, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah tak punya hati, yang tega melihat beban rakyat dan negara.

Pernyataan itu diduga kuat mengarah pada isu pemungutan pajak untuk sembako, yang sebelumnya ia nilai bisa membuat masyarakat tambah melarat.

"SMI sbg menkeu tak seperti dulu ktika belum jd apa2, spt merasa tak berhati lagi melihat beban negara dan rakyatnya.," ucapnya.

Sedangkan, dikatakan MS Kaban, Presidennya sendiri malah diam seribu bahasa, seolah menikmati kekuasaan.

Cuitan MS Kaban.
Cuitan MS Kaban.

Keadaan-keadaan tersebut lah yang membuat ia menyebut bahwa nelangsa bangsa Indonesia kini sudah di depan mata.

"Sementara sang Presiden diam seribu kata bersemedi diatas tahta menikmati kuasa. Nelangsa bangsa didepan mata.," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut menambahkan.

Diketahui sebelumnya, wacana pemungutan pajak untuk sembako dan pendidikan kini tengah disoroti publik lantaran dianggap akan menyulitkan rakyat.

Wacana tersebut tercantum dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Kemenpan RB : Surat Pengangkatan Tenaga Honorer yang Beredar adalah Surat Palsu, Masyarakat Diminta Waspada

Akibat menuai polemik di tengah masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas buka suara dan menyatakan bahwa rencana tersebut sebenarnya bersifat internal.

Maka dari itu, ia menyesalkan draft RUU KUP yang memuat rencana tersebut bisa bocor ke tengah publik.

"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong," kata Menkeu, Sri Mulyani menjelaskan.***

Editor: Muhamad Gilang Priyatna

Sumber: Twitter @MSKaban3


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah