Network
PR DEPOK – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati heran dokumen pemerintah soal rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako bocor ke publik.
Menurut Sri Mulyani, draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) skema pajak sembako bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk.
Sri Mulyani juga menyayangkan adanya kegaduhan di tengah masyarakat mengenai isu pajak pada sembako ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah kini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi.
“Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita betul-betul menggunakan instrumen APBN karena memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara.
Rasa heran yang diungkapkan Sri Mulyani soal kebocoran draf PPN sembako ini lantas dikomentari oleh dosen Universitas Indonesia (UI), Ronnie Higuchi Rusli.
Ronnie Rusli mengatakan memang mudah bagi pemerintah ketika tidak bisa mengutang lagi maka untuk memperoleh pemasukan negara yaitu dengan menambah pajak bagi rakyat.
Baca Juga: Update Christian Eriksen: Federasi Denmark Sebut Pemain Inter Milan Sudah Bisa Berkomunikasi Verbal
“Memang mudah kalau pemerintah tdk bisa utang dana ditambah kemana-mana yg kena pajak,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @Ronnie_Rusli.
Selain itu, Ronnie Rusli juga menyinggung pejabat Indonesia yang kerap heran jika terjadi keramaian di tengah masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.
“Semua Pejabat kita ‘apapun selalu heran,” ujarnya Ronnie Rusli mengakhiri cuitannya.
Baca Juga: Karangan Bunga dari Leslar Lovers Berjejer Menghiasi Lokasi Lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar
Sebagai informasi, pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail soal isu pajak sembako karena dari sisi etika politik belum ada pembahasan dengan DPR RI.
“Dari sisi etika politik, kami belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena ini adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan RUU KUP harus dibacakan terlebih dahulu dalam sidang paripurna yang kemudian akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait seluruh aspeknya mulai dari waktu hingga target pengenaan pajak.
Baca Juga: Sudah Jadi Mantan, Billy Syahputra Tetap Hadiri Pemakaman Ayahanda Hilda Vitria dan Menguatkannya
“Itu semua kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan pasal itu, backrgound-nya seperti apa. Itu semua nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi XI,” tuturnya.***
