Network
PR DEPOK - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai bahwa kurva penularan Covid-19 di Indonesia sudah hampir menyamai kasus yang terjadi di India.
Kurva penularan Covid-19 di Indonesia hampir menyerupai India pada bulan April 2021, lantaran menurut Charles Honoris angka kasus harian terus mencetak rekor dari hari ke hari pasca upacara massal keagamaan dan belum tahu titik puncaknya sampai di mana.
Menyadari adanya kemiripan kurva Covid-19 Indonesia dan India, Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Minggu 27 Juni 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Ia memang mengapresiasi upaya pemerintah untuk mencegah Indonesia tidak lumpuh seperti India dengan memperketat penerapan PPKM Mikro.
Akan tetapi, PPKM Mikro menurut dia tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu jika melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari.
"Angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di lima provinsi Pulau Jawa sudah merah, di atas 80 persen," ujar Charles.
Dengan demikian, menurutnya dalam menyikapi ancaman tersebut, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya penguncian di Pulau Jawa.
Tujuannya untuk menutup total kegiatan di sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar yang Dipilih Dapat Ungkap Pekerjaan yang Cocok untuk Anda
Ia berpendapat bahwa jika tidak dilakukan pembatasan mobilitas besar-besaran di hulu maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai.
Belum lagi, kenyataan bahwa tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.
"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa faskes di hilir tidak akan kuat meredam penularan Covid-19 kalau angka penularan dari hulu sangat deras.
"Derasnya penularan Covid-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," kata Charles.***
