Network
Awalnya, semua calon rektor yang dipilih senat akademik ditentukan oleh majelis wali amanat perguruan tinggi dengan salah satu pemegang suara terbanyak dipegang Menristek dan Dikti.
Sementara perubahan yang diwacanakan adalah pembentukan tim penilai akhir yang dipimpin oleh presiden.
Namun pada saat itu, atas perubahan tersebut muncul kekhawatiran terjadinya batu sandungan berupa politisasi terhadap lembaga akademik.
Secara politis dan nalar birokratis, Menristek dan Dikti adalah pihak terdepan dan yang paling memiliki kewenangan dan kesanggupan memahami pergumulan dunia perguruan tinggi.
Akan tetapi, sejak pembentukan tim penilai akhir terkait dengan pemilihan rektor oleh presiden, maka sebagian pihak menilai itu hanyalah perpanjangan tahap birokratis yang membuka peluang masuknya kepentingan politis.
Oleh karena itu, di tengah tantangan besar mengatasi persoalan kebangsaan yang salah satu ancamannya adalah tercabiknya anyaman kebangsaan, maka menyerahkan masalah pemilihan rektor ke tangan presiden hanya menambah pekerjaan yang implikasi negatifnya jauh lebih besar ketimbang dampak positifnya.
Baca Juga: Ramalan 6 Zodiak Selasa, 29 Juni 2021: Pisces, Ada Banyak Kesempatan Hari Ini, Jadi Manfaatkanlah
Polemik pemilihan rektor oleh presiden pada saat itu juga menimbulkan kecemasan sejumlah kalangan akademis tentang melemahnya semangat otonomi dalam pemilihan rektor perguruan tinggi serta semakin menguatnya semangat politisasi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.***
