Network
PR DEPOK – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp225,4 triliun dalam melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Terkait dengan dana PPKM Darurat ini memang ada usulan tambahan yang besarnya sebesar Rp225,4 triliun,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube PerekonomianRI pada Selasa, 6 Juli 2021.
Alokasi tambahan anggaran PPKM Darurat di antaranya untuk penanganan kesehatan Rp 120,72 triliun, program prioritas Rp 10,89 triliun, perlindungan sosial Rp 28,7 triliun, insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan UMKM Rp 50,04 triliun.
Rencana pemerintah menambah anggaran untuk PPKM Darurat ini kemudian dikomentari oleh Humas Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya.
Sontak Mustofa mengatakan tampaknya untuk memenuhi tambahan anggaran tersebut pemerintah akan mengutang kembali.
“Bau-baunya, bakal cari utang lagi neh,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @TofaTofa_id.
Baca Juga: Tak Selalu Berjalan Mulus, Iqbal Ramadhan Akui Pernah Ditolak Gebetan
Sebagai informasi, anggaran tambahan Rp225,4 triliun untuk PPKM Darurat dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan di sektor kesehatan akan diperlukan tambahan untuk perawatan.
Kebutuhannya diperkirakan mencapai Rp40 triliun, karena ada beberapa untuk memenuhi kurang bayar dari tahun 2020.
“Yang kalau kurang bayar 2020 itu diperlukan review dari BPKP dan sekarang sedang berjalan secara maraton. Namun kemudian nanti di anggaran kesehatan yang 2021, semua yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan Covid-19 akan kita cukupi," tuturnya.
Wamenkeu melanjutkan, untuk obat, insentif tenaga kesehatan akan ada peningkatan sekitar Rp9,15 triliun. Sementara vaksinasi juga akan terus dilakukan.
"Vaksinasi juga akan terus kita lakukan dan kita membeli pengadaan vaksin maupun distribusi, dan tadi di dalam keterangan saya juga nanti akan dikomplemenkan, dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah daerah yang memang untuk dukungan vaksinasi," katanya.
Kemudian perlindungan sosial juga memerlukan tambahan anggaran, yakni terdiri dari berbagai macam item, termasuk diskon listrik tambahan yang harusnya berakhir Juli kemudian diperpanjang sampai September. Serta keperluan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional.
"Juga ada perpanjangan bantuan sosial tunai tambahan 2 bulan, yang tadinya sudah selesai bulan April ini akan kita tambah 2 bulan," ujarnya.***
