Network
PR DEPOK - Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu belum lama ini mengkritik sikap salah satu pejabat negara.
Awalnya Said Didu menjelaskan asal muasal kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
Menurut Said Didu, kebijakan publik yang dibuat pemerintah berasal dari hasil analisis diskursus publik yang terbuka.
Cuitan Said Didu. Twitter @msaid_didu
"Pemerintah adalah pengelola kbjkn publik. Kbjkn publik dibuat dari hasil analisis diskursus publik scr terbuka.," kata Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @msaid_didu pada Rabu, 7 Juli 2021.
Sebab dilakukan secara terbuka, ia lalu menyatakan apabila seorang pejabat malah melarang masyarakat untuk memberikan komentar, maka itu menandakan sikap otoriter.
Kemudian, dikatakan Said Didu, pelarangan berkomentar yang dilakukan pejabat tersebut juga menandakan bahwa suara masyarakat mulai dibungkam.
Pernyataan itu diduga merupakan sindiran yang dilayangkan Said Didu terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Mengingat sebelumnya Luhut meminta kepada publik untuk tidak berkomentar macam-macam terkait penanganan Covid-19.
"Jk ada pjbt publik melarang komentar publik thdp kebijakan publik maka itu tanda2 bhw sikap otoriter penguasa di mulai dan rakyat mulai dibungkam.," ucapnya menjelaskan.
Diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan juga merupakan Koordinator dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Baca Juga: Sinopsis Bullet to the Head, Aksi Pembunuh Bayaran dan Detektif Bekerja Sama Jatuhkan Musuh Mereka
Dalam keterangan di konferensi pers beberapa waktu lalu, Luhut meminta kepada masyarakat untuk tidak memberikan komentar macam-macam tentang penanganan Covid-19.
Sebab menurutnya, pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.
Selain itu, berbagai permasalahan terkait pandemi yang ramai di tengah publik juga telah ditangani oleh pemerintah, seperti salah satunya masalah oksigen medis.***
