Network
PR DEPOK – Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah menjadi banyak sorotan publik.
Penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia.
Hidayat Nur Wahid (HNW) seorang Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum lama ini ikut mengomentari terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah.
“Sekarang PPKM bukan hanya diberlakukan di Jawa & Bali,” kata Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @hnurwahid pada 13 Juli 2021.
Baca Juga: Soal Dana Covid-19, Rizal Ramli Sebutkan Nilai Fantastis: Tolong BPK Audit Investigasi
Dengan penerapan kebijakan tersebut, lebih lanjutnya Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa mestinya pemerintah memiliki perasaan empati kepada masyarakat.
Dia mengatakan bahwa dengan kebijakan tersebut, ada masyarakat yang terkena dampak dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Maka mestinya pemerintah berempati kpd WNI yg terkena PPKM Darurat,” kata Hidayat Nur Wahid.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan seharusnya pemerintah menutup akses masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.
“Dg menutup rapat kedatangan WNA,” tuturnya.
Dia menuturkan bahwa saat ini telah ada enam negara yang menutup pintu untuk Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia tidak diizinkan untuk memasuki negara tersebut.
“6 Negarajg sudah ‘tutup pintu’ buat Indonesia,” ungkap Hidayat Nur Wahid.
Lebih lanjutnya, Hidayat Nur Wahid mengatkan bahwa adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang positif Covid-19 masuk ke wilayah Indonesia.
“Apalagi terbukti ada TKA China yg positif Covid-19 masuk ke Kab. Seram Timur,” katanya.***
