Dominasi Penularan Covid-19 di RI, Jokowi Akui Varian Delta Tak Terprediksi Sebelumnya

- 30 Juli 2021, 12:48 WIB
Presiden Jokowi akui masuknya Covid-19 varian Delta ke Indonesia tidak terprediksi sebelumnya.
Presiden Jokowi akui masuknya Covid-19 varian Delta ke Indonesia tidak terprediksi sebelumnya. /Tangkap layar YouTube.com/ Sekretariat Presiden.

PR DEPOK - Usai menyebarnya Covid-19 varian Delta, angka kasus positif di Indonesia melonjak tajam hingga membuat situasi pandemi tak terkendali.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa Covid-19 varian Delta tersebut mendominasi penularan di Indonesia, yakni sebanyak 85 persen.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kemunculan Covid-19 varian Delta itu sendiri di Indonesia tidak terprediksi sebelumnya.

Baca Juga: Sudah Sehat, Wali Kota Bandung Oded M Danial Siap Kembali Bertugas

Sebab menurut Jokowi, situasi pandemi di Indonesia dari mulai Januari hingga Mei mengalami penurunan kasus.

"Dulu di Januari, Februari, Maret, April, Mei kondisi dari Covid-nya sudah mulai turun. Kalau Corona turun, ekonomi pasti naik. Sudah kelihatan itu sebetulnya, tetapi tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta, varian jenis dari Corona," ucapnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi kepada sekitar 24 orang pengusaha mikro yang menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021.

Baca Juga: Dikirim Buah Durian oleh Ucok Baba, Raffi Ahmad Akan Bayar dengan Mobil Baru

Dengan menyebarnya varian baru di seluruh negara tersebut, dia mengatakan ekonomi global hingga kasus positif pun ikut terpengaruh.

"Jenis baru dari Corona muncul di India. Kemudian muncul di seluruh negara di dunia sehingga ekonomi global pun juga digoncang. Kita juga sama itu virus Delta ini muncul juga langsung kasus positif menjadi naik secara drastis," ucapnya menambahkan.

Akibat melonjaknya kasus, dikatakan Jokowi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Puji Jokowi Presiden Rendah Hati, Sentilan Syahrial Nasution: Penjilat Tiga Zaman

Keputusan itu menurutnya merupakan jalan terakhir yang bisa diambil pemerintah lantaran melihat situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

"Tidak ada jalan lain. Saat itu di Pulau Jawa dan Bali kita lihat titik-titik merah semua, tidak ada yang kuning. Sehingga keputusan yang sangat berat dengan PPKM Darurat, karena tidak ada cara yang lain secara itu, melompat kasusnya dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem. Pelan-pelan tapi bisa kita rem," ujar Jokowi.

Kendati demikian, dengan diterapkannya PPKM Darurat tersebut Jokowi menyebut angka kasus terkonfirmasi positif di Pulau Jawa dan Bali akhirnya mulai menurun.

Baca Juga: Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara, Zainal Arifin: Awalnya Tanpa Ampun, Jadinya Diskon Besar-besaran

"Tapi di luar Jawa gantian naik. Inilah memang penularan varian Delta sangat cepat," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Jumat, 30 Juli 2021.

Kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa pernyataannya itu bukan lah untuk ajang menakut-nakuti masyarakat.

Namun menurutnya hingga kini belum ada yang bisa memprediksi terkait kapan berakhirnya pandemi Covid-19.

"WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pun belum bisa memprediksi juga. Sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya pelan-pelan harus dijalankan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan.

Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik Kartu Vaksin Covid-19 Kabarnya akan Terima Kompensasi PPKM Rp1 Juta, Simak Faktanya

Sedangkan terkait kebijakan pembatasan, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tak memilih opsi lockdown lantaran dinilai belum tentu memberikan solusi bagi masalah Covid-19.

"Tidak bisa kita tutup, lockdown seperti negara lain. Lockdown artinya tutup total. Kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu masih semi saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka. Lockdown itu juga belum bisa menjamin permasalahan bisa selesai," tutur Jokowi.

Selain kebijakan PPKM, pemerintah juga mengupayakan untuk mempercepat program vaksinasi gratis demi menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: Megawati Akui yang Buat BNPB, Gus Umar: Ibu Terlalu Sombong Sampai Lupa Lembaga Itu Berdiri di Masa SBY

Jokowi bahkan menargetkan pada akhir 2017, vaksinasi kepada 70 persen penduduk bisa selesai.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x