PR DEPOK - Dugaan adanya vaksinasi booster bagi para pejabat belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Para pejabat disebut telah mencuri start ketika jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi ketiga baru mencapai 34 persen.
Hal itu pun lantas ditanggapi langsung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, pada Rabu 25 Agustus 2021.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Mahkota dan Temukan Makna Rahasia untuk Hidup Anda
Juru bicara vaksinasi Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa Kemenkes sedang melakukan evaluasi ketetapan sasaran vaksinasi booster.
"Sesuai dengan SE juga bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ucap Siti Nadia seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Menurutnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga memantau pelaksanaan vaksinasi dengan bantuan beberapa auditor untuk mencegah terjadinya penyimpangan vaksinasi, mulai dari distribusi, stok vaksin, hingga penggunaannya.
"Karena pak Menkes sudah menggandeng auditor-auditor kita untuk kemudian nanti dalam pelaksanaannya melakukan evaluasi mengenai ketepatan dari sasaran ini," ucapnya.