Network
PR DEPOK – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal Menko Marivest, Luhut Pandjaitan yang melakukan somasi Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida.
Mardani Ali menilai tidak ada larangan pejabat negara somasi masyarakat, seperti yang dilakukan Luhut Pandjaitan kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS.
Kendati begitu, Mardani Ali berpendapat bahwa Luhut Pandjaitan yang melakukan somasi kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS ini tidak sesuai dengan konstitusi.
Tanggapan soal Luhut Pandjaitan somasi Haris Azhar dan Koordinator KontraS ini disampaikan Mardani Ali melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
“Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan hal tsb tidak sesuai dengan konstitusi,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurut Mardani Ali, somasi seharusnya diajukan warga kepada pemerintah atau pejabat publik karena merekalah yang perlu diawasi.
Baca Juga: Masih Ngotot Cetak Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Kartu Fisik? Simak Bahayanya
“Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira2 jika dilihat dalam logika demokrasi,” kata pria berusia 53 tahun ini menambahkan.
Lebih lanjut, Mardani Ali mengatakan bahwa hadirnya kritik ini agar pejabat publik berhati-hati dalam bertindak serta tidak berbuat salah.
“Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati2 serta tidak berbuat salah,” ujar Mardani Ali mengakhiri cuitannya.
Baca Juga: Kapan Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 19? Berikut Ini Bocoran Jadwalnya
Untuk diketahui, Haris Azhar berbincang dengan Direktur Eksekutif Lokataru dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida.
Dalam perbincangan itu, Haris Azhar dan Fatia Maulida membahas soal hasil riset beberapa organisasi di antaranya KontraS, Walhi, Jatam, TLBHI, Pusaka.
Hasil riset dari beberapa organisasi itu untuk diketahui mengenai bisnis pejabat atau purnawirawan TNI AD sehubungan dengan tambang emas.
Fatia Maulida mengungkapkan terdapat beberapa perusahaan yang ikut dalam kegiatan tambang emas itu, termasuk Menko Marivest RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
Atas perbincangan Haris Azhar dan Fatia Maulida ini, Jubir Menko Marivest, Jodi Mahardi mengatakan hal itu sudah menciptakan opini atau pernyataan tidak benar, tendensius, hingga fitnah.
Jodi Mahardi menegaskan bahwa Luhut Pandjaitan tidak ikut serta dalam kegiatan bisnis tambang emas yang disebutkan Fatia Maulida.
Baca Juga: Segera Daftar DTKS Kemensos dan Dapatkan BLT Anak Sekolah Rp4,4 Juta dengan Mengikuti Tahap Berikut
Lantas, Luhut Pandjaitan merasa terganggu akan perbincangan Haris Azhar dan Fatia Maulida itu dan kemudian melayangkan somasi.***
