Network
PR DEPOK – Terkait dugaan pelanggaran prokes yang dilakukan pejabat di Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk Gubernur NTT Viktor Laiskodat, anggota Komisi Kebencanaan DPR RI Bukhori Yusuf turut memberikan kritik.
Bukhori Yusuf merasa prihatin atas timbulnya kerumunan yang justru dipicu oleh aktivitas pejabat di NTT.
Padahal, menurut Bukhori Yusuf selama ini para pejabat di NTT sendiri yang terus menyerukan untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Baca Juga: Al Ghazali Ulang Tahun ke-24, Maia Estianty Sebut sang Anak Putera Mahkota dan Doakan Segera Menikah
Maka dari itu, ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para kepala daerah se-NTT tidak hanya mengusik moral publik, tetapi juga menunjukkan langkah mundur penanganan Covid-19.
“Ironis sekali. Para penyelenggara daerah ini tidak sepatutnya mencoreng arang di wajah mereka sendiri. Dengan preseden ini, seruan mereka kepada masyarakat untuk menegakan prokes dengan baik seakan menjadi omong kosong lantaran bertolak belakang dengan tingkah mereka. Tidak hanya mengusik moral publik, kejadian ini jelas membawa langkah mundur penanganan pandemi dari segi medis maupun etika publik,” ujar Bukhori Yusuf seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Tidak hanya menyoroti kerumunan yang dipicu pejabat NTT, politisi PKS ini juga mengaku heran dengan ide untuk menyisipkan agenda pesta disela acara pengukuhan tersebut.
Padahal di saat bersamaan, situasi ekonomi dan kesehatan masyarakat NTT sedang tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Fahri Hamzah Bicara Soal Parpol Oposisi yang Sibuk Pencitraan, Sindir Siapakah?
Maka dari itu, meski acara tersebut merupakan agenda resmi, Bukhori Yusuf tetap menyayangkan prosesi pengukuhan tersebut dinodai oleh pesta pora yang mengabaikan protokol kesehatan dan sensitivitas publik.
“Menyaksikan mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat yang tengah sulit, sudah cukup melukai hati. Bagaimana mungkin mereka masih bisa berjingkrak-jingkrak kegirangan, sementara di tengah-tengah mereka ada rakyat yang kian terjepit lantaran tuntutan hidup yang semakin sulit,” ujarnya.
Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, NTT menempati posisi ketiga sebagai provinsi yang paling miskin di tingkat nasional setelah provinsi Papua dan Papua Barat dengan persentase kemiskinan 21,21 persen.
“Sepertinya kepekaan sosial menjadi barang yang sulit dimiliki oleh sebagian pemimpin di negeri ini,” ujarnya menambahkan.
Sebaliknya, anggota Komisi Sosial ini menilai semestinya acara tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk penggalangan dana sosial demi meringankan beban masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi.
Jika hal itu dilakukan, besar kemungkinan pemerintah daerah NTT akan menuai pujian dari masyarakat, bahkan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan hal serupa.
“Hanya karena ego sesaat, akhirnya berbuah kecaman. Pemerintah pusat harus memberikan peringatan tegas agar peristiwa ini tidak terulang. Namun di sisi lain, peringatan tegas ini sebenarnya akan lebih berarti apabila pemerintah pusat juga mampu memberikan teladan yang baik bagi pemerintah di level bawah dengan ucapan maupun perbuatannya"
"Insiden ini patut menjadi refleksi, bila pemerintah pusat gagal dalam memberikan contoh yang baik, maka bisa berpengaruh bagi pemerintah di level bawahnya,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar video viral di sosial media yang memperlihatkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Pantai Wisata Otan, Kabupaten Kupang.
Untuk diketahui, pada konferensi pers pada Senin, 30 Agustus 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa angka penularan virus di NTT masih terbilang tinggi yakni di atas 15 persen.
Sedangkan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebut ibukota Provinsi NTT, Kupang, masuk dalam kategori daerah dengan PPKM level 4.***
