Network
PR DEPOK - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendapatkan curhatan dari Bupati Bogor, Ade Yasin soal penataan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Ade Yasin, pemerintah pusat kini minim perhatian terhadap penataan Kawasan Puncak, di Kabupaten Bogor.
Ade Yasin menyampaikannya dalam pertemuan dengan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Serba Guna I Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, pada Jumat, 3 September 2021.
"Puncak, kalau dibranding dengan baik bisa jadi wisata dunia. Bahkan bisa dibandingkan dengan Genting Island di Malaysia," ujar Ade Yasin, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Kepada Fadli Zon, Ade Yasin mengeluhkan kemacetan yang kerap terjadi di Jalur Puncak, sehingga Kabupaten Bogor bagian selatan kini statusnya sebagai salah satu destinasi wisata nasional justru dicabut.
"Kami berharap, teman-teman di DPR RI bisa ikut menyuarakan agar Puncak bisa dijadikan national branding supaya bisa mendunia di kemudian hari," kata Ade Yasin.
Pembenahan yang telah dilakukan Pemkab Bogor dan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, menurut Ade Yasin belum mampu memecahkan masalah kemacetan di Puncak, Bogor.
Lebih lanjut, Ade Yasin mengungkapkan sehingga saat ini Pemkab Bogor bersama Polres Bogor memberlakukan ganjil-genap di Jalan Raya Puncak.
Penerapan tersebut dimaksudkan agar bisa menekan kemacetan di kawasan tersebut, meski menimbulkan pro dan kontra.
"Saya rasa perlu kebijakan khusus. Jadi pada satu sisi fungsi konservasi bisa berjalan karena kita ada hulu dan pariwisata juga bisa berjalan dengan baik," kata Ade Yasin.
Sementara itu, Fadli Zon mengatakan bahwa Kawasan Puncak berpotensi memiliki perekonomian yang tinggi, karena menjadi tempat wisata yang dikenal oleh masyarakat internasional, terlebih negara-negara di Timur Tengah.
"Tidak hanya dari masyarakat umum di Timur Tengah, tapi juga dari kalangan elitnya. Saya berkali-kali dari parlemen negara timur tengah itu melihat Puncak lebih terkenal dari Bali," kata Fadli Zon.
Maka dari itu, Ia sepakat bahwa saat ini penataan Kawasan Puncak perlu adanya uluran tangan dari pemerintah pusat.
"Mungkin perlu ada perhatian dari pemerintah pusat, intervensi kebijakan yang tepat terhadap Puncak, karena ini potensinya sangat besar sekali," ujar Fadli Zon.***
