Network
PR DEPOK - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengomentari soal dugaan China hendak menguasai Sumber Daya Alam Laut Natuna Utara.
Said Didu menyoroti terdeteksinya kapal riset milik China yang kemudian mengarah pada dugaan bahwa negara tersebut berencana untuk menguasai Sumber Daya Alam Laut Natuna Utara.
Menurut Said Didu, dugaan soal akan dikuasainya Sumber Daya Alam Laut Natuna Utara oleh China ini akan segera dibantah oleh pejabat negara.
Baca Juga: Jarang Disadari, Ahli Ungkap Gejala Penyakit Paru-paru yang Tak Boleh Diabaikan
"Sebentar lagi akan dibantah oleh pjbt kita," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Diberitakan sebelumnya, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menduga adanya rencana Pemerintah China untuk menguasai SDA Laut Natuna Utara.
Dugaan ini muncul usai kapal riset milik negara tirai bambu tersebut terdeteksi oleh citra satelit dan data sistem identifikasi otomatis belum lama ini.
Kapal riset yang dikabarkan terdeteksi satelit itu adalah Hai Yag Di Zhi 10.
Sebelumnya, IOJI juga sempat menyinggung soal dua ancaman yang kini tengah dihadapi oleh Indonesia di sektor kelautan.
Menurut IOJI, salah satu ancaman terhadap perairan Indonesia adalah penelitian ilmah tanpa izin oleh kapal riset milik Pemerintah China di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia atau ZEEI.
Dalam siaran pers, Direktur IOJI, Fadilla Octaviani, menyampaikan bahwa kapal China yang hendak melakukan riset di ZEEI harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
Jika tidak ada izin atau persetujuan dari Pemerintah Indonesia, kata Fadilla, maka riset ilmiah oleh China di ZEEI telah melanggar hak berdaulat Indonesia dan ilegal.
Tak hanya itu, IOJI menilai bahwa intensifnya ancaman dari China terhadap keamanan laut Indonesia itu semakin menunjukkan keinginan negara tirai bambu tersebut untuk menguasai Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Perhatikan Gambar! Hal Pertama yang Dilihat Ungkap Kekuatan Pikiran Anda
Fadilla Octaviani pun telah mengingatkan agar Pemerintah Indonesia mengawasi secara intensif dan menghalau intrusi dari kapal riset dan Coast Guard China yang melanggar hak berdaulat Indonesia.***
