Proses Pencairan Insentif Guru Madrasah Non-PNS Masuk Tahap Finalisasi, Begini Kriteria yang Harus Dipenuhi

PR DEPOK – Proses pencairan insentif kepada guru madrasah non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan sudah memasuki tahap finalisasi.

Namun karena adanya keterbatasan anggaran, insentif ini akan diberikan guru madrasah non-PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai jumlah kuota masing-masing provinsi.

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kementerian Agama, Selasa 28 September 2021, berikut kriteria yang harus dipenuhi oleh guru madrasah non-PNS untuk mendapatkan insentif ini.

Baca Juga: Heran Pemerintah Tak Setuju BEM SI Turun ke Jalan demi KPK, Ali Syarief: Ajak Duduk dong, Sesuaikan Misinya

1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA;

2. Belum lulus sertifikasi;

3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;

5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah;

Baca Juga: Ditanya Sosok yang Lebih Pantas Pimpin DKI Jakarta Gantikan Anies, Giring: yang Jelas Harus dari Kader PSI

6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;

7. Memenuhi beban kerja minimal enam jam tatap muka di satmilkanya;

8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;

9. Belum usia pensiun (60 tahun);

10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah;

Baca Juga: Tunda Peluncuran Aplikasi Versi Anak, Instagram: Kami Butuh Dengarkan Kekhawatiran Orang Tua

11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah;

12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.***