Network
PR DEPOK - Menpan RB Tjahjo Kumolo beri tanggapan mengenai rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang gagal TWK jadi ASN Polri.
Dalam tanggapannya, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kemenpan RB tidak ikut serta dalam proses peralihan 56 pegawai KPK yang gagal TWK jadi ASN Polri.
Ditegaskan Tjahjo Kumolo, perekrutan 56 pegawai KPK yang gagal TWK jadi ASN Polri ini menjadi ranah lembaga kepolisian itu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tanggapan perekrutan 56 pegawai KPK yang gagal TWK jadi ASN Polri ini disampaikan Tjahjo Kumolo dalam keterangan resminya pada Kamis, 30 September 2021.
"Formasi apa dan lain-lan kan kewenangan Kapolri yang rekrutmen," ujar Menpan RB, Tjahjo Kumolo menjelaskan.
"Setelah selesai, nanti diajukan ke BKN," tutur Tjahjo Kumolo seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Masih dalam keterangannya, dia mengaku belum mengetahui teknis peralihan pegawai KPK jadi ASN Polri secara mendetail.
Oleh sebab itu, Tjahjo Kumolo berharap Polri dan BKN bisa merumuskan teknis yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Bagaimana undang-undangnya, bagaimana urutannya kan UU tentang ASN tidak bisa dilanggara," kata pria berusia 63 ini.
"Tentunya perlu cek detail di mana nanti tim BKN dan Polri mendalaminya," pungkas Tjahjo Kumolo.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit berencana merekrut 56 pegawai KPK yang gagal TWK menjadi ASN Polri.
Baca Juga: Banjir Makian usai Tegur Warkopi di Medsos, Indro Warkop: Aku Mesti Panggil? Kenal Aja Kagak Gue
Bahkan demi terealisasikannya rencana itu, Listyo Sigit langsung menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin.
"Kami berkirim surat ke Pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan TWK yang tak lulus dan dilantik jadi ASN KPK untuk bisa ditarik dan direkrut kita jadi ASN Polri," katanya.***
