Network
Sebaliknya, menurut Syarief Hasan, justru mengikuti jadwal Pemilu 2024 usulan KPU pencoblosan dan rekapitulasi tidak bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan.
Tidak hanya itu, Menurut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini, seharusnya ada atensi khusus atas beban pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh KPU.
Pasalnya, KPU pasti sudah mempertimbangkan dengan matang jadwal Pemilu 2021 berdasarkan pengalaman, sumber daya, dan berbagai potensi hambatan dalam pelaksanaan Pemilu.
Jadi, harus memberikan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu waktu yang cukup. Apalagi sumber daya penyelenggara juga terbatas.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengajak agar bercermin dari pelaksanaan Pemilu pada 2019 yang memakan banyak korban jiwa dari sisi penyelenggara.
Baca Juga: Prediksi Ria Ricis Setelah Dinikahi Teuku Ryan, Mbah Mijan: Popularitas Ricis Menurun
“Kita perlu merefleksi pelaksanaan pemilu 2019. Ada sebanyak 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5175 yang sakit. Jika hanya dengan keserentakan Pemilu legislatif dan Pilpres saja telah banyak korban jiwa, bagaimana jika ditambah dengan Pilkada serentak? Padahal pemilu adalah saatnya rakyat berpesta untuk menentukan pemimpinnya.
"Jangan sampai pesta rakyat kembali diwarnai tangis pilu korban jiwa dari penyelenggara. Soal waktu ini adalah terkait beban dan skala kemampuan manusia. Kita jangan memaksakan pelaksanaan Pemilu yang terlalu mepet jika hanya akan menimbulkan korban jiwa. Berilah sedikit kesempatan penyelenggara untuk menghela napas, mengatur ritme agar Pemilu benar-benar menjadi pesta rakyat,” ujar Syarief Hasan.
Syarief Hasan menekankan bahwa jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi penting karena berkaitan dengan beban dan dampak dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.
Maka dari itu, KPU sebagai pelaksana tentu membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup agar Pemilu berjalan dengan aman dan lancar.***
