Network
PR DEPOK - Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menggelembung menjadi Rp27 triliun belum berhenti jadi sorotan publik.
Staf khusus Menteri BUMN menerangkan bahwa proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan salah satunya karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perusahaan mendapat tekanan.
Presiden Jokowi pada akhirnya memberikan persetujuan untuk menggunakan APBN demi memberikan suntikan dana pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Baca Juga: Masuk Dalam Daftar Ballon d'Or 2021, Mason Mount: Saya Ragu, Tetapi Anda Tidak Pernah Tahu
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kemudian memberikan tanggapan mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Mardani Ali mengatakan keputusan menggunakan APBN untuk proyek ini menunjukkan inkonsistensi dari pemerintah dan berpeluang merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN.
Hal ini diungkapkan Mardani Ali melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
“Bismillah, keputusan menggunakan dana APBN utk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yg berpeluang besar merusak kredibilitas proyek2 BUMN,” kata Mardani Ali dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Baca Juga: Optimis Dapat Penghargaan Ballon d'Or, Robert Lewandowski: Prestasi Saya Berbicara Sendiri
Padahal menurut Mardani Ali, pemerintah di awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN,” ujarnya.
Mardani Ali kemudian menilai ada sejumlah hal yang bisa jadi penyebab membengkaknya biaya proyek ini seperti tindakan tidak hati-hati dalam pelaksanaan, perencanaan kurang matang, dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif.
“Tidak hati2 dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya,” ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menurut Mardani Ali juga menimbulkan kekhawatiran bisa membebani pemerintah.
Belum lagi jika melihat perkiraan minat dan keterisian pengguna pada proyek ini yang bisa berubah di masa pandemi.
“Ada kekhawatiran proyek ini akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19"
“Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang,” tulisnya.
Baca Juga: Pasangan Suami Istri Toreh Prestasi Sabet Emas Pencak Silat di Ajang PON XX Papua
Akademisi dari Universitas Mercu Buana (UMB) ini menuturkan proyek ini memang tidak lepas dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015.
Hal ini disebutnya tidak lepas dari studi kelayakan yang terburu-buru dan tidak diperhatikannya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh.
“Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu2 serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh,” ujarnya.
Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Mardani Ali menilai seharusnya pemerintah bisa memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin dalam mengatasi krisis kesehatan termasuk dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
“Covid 19,krisis yg tdk pernah dihadapi sblmnya oleh negara mana pun menuntut kita utk memastikan uang negara bs dipakai semaksimal mungkin utk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yg ditimbulkan. Terutama seperti negara kita yg memiliki kemampuan fiskal terbatas,” ujarnya.
Menurut Mardani Ali sangat disayangkan jika anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumusan tersebut.
Hal ini merupakan imbas dari kebijakan yang memiliki kecenderungan untuk mengedepankan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif.
“Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tsb. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yg transparan & komprehensif,” tuturnya.
Kondisi keuangan negara memang menemui ujian besar. Jika salah salam mengelola risiko fiskal, maka akan jadi malapetakan yang mengerikan di masa mendatang.
“Kita sama2 tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang,” tutur Mardani Ali.***
