Network
PR DEPOK – Permasalahan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indonesia PT Garuda mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Amin AK.
Ia menilai bahwa persoalan keuangan tersebut akibat adanya eksploitasi dalam PT Garuda.
Menurutnya, kebangkrutan PT Garuda bukan hanya karena efek pandemi Covid-19, tetapi juga karena persoalan manajemen.
Baca Juga: 6 Pemain Pilihan Antonio Conte yang Diusulkan Melatih Tottenham Hotspur
“Kebangkrutan Garuda bukan semata-mata akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, namun lebih disebabkan oleh tindakan moral hazard manajemen Garuda selama bertahun-tahun yang membebani Garuda hingga saat ini,” ujar Amin AK pada Sidang Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin, 1 November 2021, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS
Menurut Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV tersebut, ada beberapa bentuk tindakan moral hazard dalam PT Garuda, seperti, penggelembungan jumlah pesawat yang disewa, yaitu mencapai 142 unit dari kebutuhan riil 41 unit.
Lalu, adanya penggelembungan harga sewa 1,4 juta dolar per bulan dari harga wajar 750.000 dolar per bulan.
Selanjutnya, pemborosan keuangan perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah direksi dan komisaris PT Garuda.
Terkait masalah keuangan PT Garuda, ia lantas mendesak agar DPR dapat bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalah tersebut.
Alasannya, agar permasalahan keuangan di PT Garuda dapat terkuak ke publik.
Baca Juga: Waspada Hipertensi, Lakukan Langkah-langkah Ini untuk Mengatasi dan Mencegahnya
“Karena itu, saya Amin Ak mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang.” ujarnya dengan tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR RI tersebut mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa segera bertindak.
Menurutnya, BPK dapat segera melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh pada PT Garuda, agar semua pelaku yang terbukti melanggar hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Anjuran ini ia nilai sangat penting untuk memutus rantai tindak moral hazard di BUMN, terutama di tubuh PT Garuda Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekspresi nasionalisme rakyat yang, dalam sejarahnya, bahu-membahu untuk mengembangkan sebuah maskapai milik Indonesia.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga turut memberikan dukungan kepada mantan Komisaris Garuda, Peter Frans Gontha atau Peter Gontha untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani permasalahan dalam PT Garuda. ***
