Polemik 'Tanpa Persetujuan Korban' di Permendikbud, Guntur: Anies Pakai Kata 'Tak Diinginkan' kok Gak Ditolak?

PR DEPOK - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli menyoroti polemik penggunaan frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Guntur Romli heran lantaran ada pihak yang menolak Permendikbud Ristek tersebut hanya karena penggunaan frasa 'tanpa persetujuan korban'.

Ia semakin dibuat heran lantaran sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah lebih dulu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual dan menggunakan frasa serupa, yakni 'yang tak diinginkan'.

Baca Juga: KPK Didesak Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E karena Menyalahi Prosedur, Begini Kata Pakar Hukum

Guntur Romli bingung lantaran SE yang ditandatangani oleh Anies Baswedan ini tak menuai banyak penolakan dan tudingan karena menggunakan frasa 'yang tak diinginkan'.

Padahal, katanya melanjutkan, jika Permendikbud Ristek aja dipermasalahkan dan dianggap mendukung seks bebas hanya karena mencantumkan frasa 'tanpa persetujuan korban', maka seharusnya respons serupa terjadi pada SE Anies Baswedan.

"Yg nolak Permendikbudristek @nadiemmakarim soal Pencegahan Kekerasan Seksual dgn dalih ada frasa "tanpa persetujuan korban", tp knp mereka gak nolak Surat Edaran @aniesbaswedan yg mencantumkan frasa "yg tdk diinginkan"," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @GunRomli.

Baca Juga: Jokowi Jajal Sirkuit Mandalika dengan Motor, Sindiran Fadli Zon: Kapan ke Sintang, Banjir 3 Minggu Belum Surut

Guntur Romli lantas mempertanyakan alasan SE Anies Baswedan tidak menuai penolakan padahal sama-sama bisa dinilai mendukung seks bebas lantaran seolah memperbolehkan tindakan tersebut asalkan sama-sama mau.

"Kok gak dituduh "free sex" kalau sama-sama ingin tuh...," tuturnya menambahkan.