Network
Lebih lanjut, Ahok mengatakan bahwa apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK.
Baca Juga: Jelang Lawan Persib Bandung, Eduardo Almeida Tegaskan Lanjutkan Tren Kemenangan Arema FC
Ahok menilai jika hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri.
Hal tersebut menurut Ahok nantinya akan mengakibatnya oknum yang memanfaatkan celah tersebut.
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, saat itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi. Pasalnya, menurut BPK, seharusnya Ahok sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.
Atas hal tersebut, ia pun menjelaskan bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan dan apabila harganya diturunkan, ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut.***
