PR DEPOK – Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyatakan bahwa reformasi birokrasi di beberapa daerah belum optimal.
Ia menilai ketidakoptimalan itu dikarenakan pola pikir birokrat masih memposisikan diri sebagai penguasa.
"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik dan sebagai orang yang minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Ini semua menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN," kata Mahfud MD sebagaimana dikuti PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 2 Desember 2021.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga menjelaskan, dalam reformasi birokrasi wajib memiliki pemimpin yang kuat dalam komitmen.
Adapun faktor lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi, kata Mahfud MD adalah komitmen pemimpin.
Menurutnya, dalam setiap perubahan haru selalu diawali dengan komitmen pemimpin dan pimpinan.
Sebab, ia menilai apabila para pemimpin tidak memiliki komitmen, dipastikan reformasi birokrasi tidak akan berubah.