"Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan, maka mustahil terjadi perubahan," kata Mahfud MD.
Selain itu, Mahfud MD menilai bahwa pemimpin harus mempunyai komitmen dalam melakukan segala aspek modernisasi birokrasi. Misalnya, soal penerapan sistem informasi, penyederhanaan prosedur yang semula rumit, serta percepatan pelayanan terhadap masyarakat.
"Komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing," ucap Mahfud MD.
Pada dasarnya, lanjut dia, reformasi birokrasi merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek pelayanan prima.
"Birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mahfud MD.
Berdasarkan data, ia menyebutkan 59 kabupaten atau kota belum melaksanakan reformasi birokrasi.
"Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB," kata Mahfud MD.
Adapun enam kabupaten atau kota sudah memberikan penilaian mandiri dalam reformasi birokrasi pada 2020, namun tidak melakukannya lagi pada 2021.