Network
Ia menyebut bahwa Presiden Jokowi paham terhadap hal yang harus dilakukan terkait gratifikasi, tetapi KPK memblunder dan membangun opini negatif.
Baca Juga: Persib Kalah Telak dari Persebaya Surabaya, Jupe: Kami Semua Sangat Kecewa
"KPK yang menyarankan Pres Jokowi supaya melaporkan Jeruk dari Tanah Karo sebagai gratifikasi adalah bentuk kegenitan yang tak patut. Batas gratifikasi itu 30 Hari Kerja. Sy yakin Jokowi paham betul apa yg hrs dilakukan soal gratifikasi, tp @KPK_RI blunder membangun opini negatif!," ujar Ferdinand Hutahaean dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @FerdinandHaean3.
Lebih lanjut, ia mengatakan banyak mendengar dan membaca kalau Jokowi sebagai presiden selalu melaporkan pemberian untuk diuji gratifikasi.
Menurutnya, Jokowi sangat paham atas persoalan ini, tetapi ia menyebut KPK terlalu genit dan membentuk stigma negatif ke presiden.
Baca Juga: Tak Banyak Orang Tahu, Berikut 7 Manfaat Minum Teh Setiap Hari
"Selama ini kita banyak mendengar dan membaca bahwa Jokowi sbg Presiden selalu melaporkan pemberian kepada dirinya utk diuji apakah gratifikasi atau bukan. Artinya Jokowi sgt paham soal ini, tp @KPK_RI terlalu genit dan membentuk stigma negatif kpd Presiden. Kerja ngawur..!," kata Ferdinand Hutahaean.
Diketahui, Jokowi telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan tersebut.
Laporan itu telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada Minggu, 5 Desember 2021.
