Fadli Zon Ungkap Catatan Akhir Tahun 2021: Kata Oligarki Meningkat di Berbagai Diskusi Publik di RI

Pertama, terberangusnya kebebasan sipil. Sepanjang tahun 2021, kita mencatat ada sejumlah peristiwa menonjol terkait dengan persoalan ini.

Kedua, dilanggarnya prinsip-prinsip dasar demokrasi secara terbuka. Bergulirnya wacana tiga periode jabatan kepresidenan, serta semakin kuatnya “koalisi politik” di parlemen.

Bahkan telah menentang prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan dalam reformasi, terutama terkait pembatasan kekuasaan dan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Usai Dipenjara Selama Hampir 5 Tahun Karena Kasus Korupsi, Mantan Presiden Korsel Dibebaskan

Serta pentingnya menghormati prinsip-prinsip trias politica. Karena secara umum masyarakat menilai fungsi kontrol parlemen semakin berkurang.

Ketiga, supremasi hukum kian tergerus menjadi “supremasi pembuat hukum”. Secara konstitusional kita sebenarnya adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Dan keempat, kian mundurnya lembaga antikorupsi di Indonesia. Menurut laporan IDEA, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mencatatkan tren mengkhawatirkan terkait upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Alasan Nora Alexandra Belum Jenguk Jerinx SID di Penjara: Beli Tiket dan Hotel Harus Pakai Uang

Bahkan, dijelaskan politisi berusia 50 tahun ini, Indonesia tercatat sebagai negara yang telah memperlemah lembaga pemberantas korupsi.

Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia hanya dianggap sedikit lebih baik dari Guatemala, yang pada 2019 silam telah membubarkan lembaga antikorupsinya, demikian papar Fadli Zon.***