Network
Tanpa menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR, kartu prakerja ini akan tetap diimplementasikan oleh pihak pemerintah.
Dalam penyataannya, Kepala Staff Kepresidenan ini juga menekankan bahwa belum ada jaminan yang pasti dari pihak pemerintah bahwa mereka yang tersasar kartu prakerja ini, yang jumlahnya mencapai dua juta orang, akan langsung terserap di dunia kerja.
Lagipula, pemerintah tidak benar-benar ada dalam posisi dapat mengendalikan pasar tenaga kerja. Tetapi dalam hal ini, pemerintah ingin ikut memastikan bahwa para pencari kerja yang jumlahnya bertambah tiap tahun itu memiliki keahlian yang memang dibutuhkan di dunia kerja masa kini.
Keahlian yang nantinya didapatkan oleh mereka yang menjadi sasaran kartu prakerja dari pemerintah juga bisa menjadi bekal utama untuk terserap di dunia kerja atau justru lebih baik lagi keahlian yang didapat dapat menjadikan mereka sebagai pengusaha yang membuka lapangan kerja baru.
Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta kartu prakerja dengan manfaat yang diterima oleh para penerima kartu tersebut adalah pelatihan kerja senilai Rp 3.000.000 hingga Rp 7.000.000 dari total anggaran Rp 10 triliun di tahun 2020 ini.***
