Bela Jokowi, Sekjen PDIP Sebut Penambahan Wakil Menteri Bukan Bagi-bagi Jabatan

"Karena menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," ujar Sekjen PDIP ini menjelaskan.

Kemudian, Hasto Kristiyanto mencontohkan perbedaan menteri yang membutuhkan banyak wakil dan yang tidak memerlukan wakil.

Salah satunya, disebutkan dia adalah Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini yang dianggap tidak memerlukan wakil menteri.

Baca Juga: Puji Jokowi Usai Cabut Izin 2.087 Perusahaan Minerba, Said Didu: Awasi Jangan Sampai Dibagikan ke Oligarki

"Kalau Menteri Sosial dengan kepemimpinan Bu Risma, pengalaman cukup luas di situ, tidak diperlukan misalnya wakil menteri," kata Hasto.

Berbeda dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno, yang sangat menjalankan banyak tugas politik Internasional.

Sehingga, perlu wakil menteri guna mengefektifkan kinerja dalam upaya menunjukan kualitas kepemimpinan Indonesia di dunia.

"Misalnya, ketika menangani krisi di Myanmar itu sangat diperlukan, termasuk posisi politik kita sebagai 'big brother' ASEAN dan kepemimpinan kita di Asia Afrika itu memerlukan wakil menterinya," imbuhnya.***