Network
PR DEPOK - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rata-rata pengusaha berpikir dan menginginkan agar peralihan kepemimpinan atau Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang dapat diundur.
Para pengusaha meminta hal itu dengan alasan, karena para pengusaha saat ini baru beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19, jika nantinya ada persoalan politik justru dianggap akan memberatkan.
"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil Lahadalia.
Adapun pernyataan Bahlil terkait keinginan Pemilu 2024 diundur tersebut, turut ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat, Imelda Sari.
Ia justru mempertanyakan kepada Bahlil capaian investasi yang masuk ke Indonesia, karena dianggapnya persoalan investasi tersebut jauh lebih relevan ketimbang membahas soal Pemilu 2024.
Imelda menegaskan bahwa Pemilu 2024 ini telah diatur dalam UUD 1945 dan telah menjadi kesepakatan bangsa.
Sesuai UUD 1945, masa jabatan Presiden hanya dibatasi dua periode untuk menjabat selama 10 tahun, dan tak mengenal perpanjangan masa jabatan.
"Selamat pagi Bro @bahlillahadalia sdh berapa capaian investasi masuk ke Indonesia? Ini lebih relevan ketimbang bahas Pemilu 2024 yg sdh diatur UUD 45 & menjadi kesepakatan bgs bahwa masa jabatan Presiden hanya dibatasi 2 periode selama 10 tahun. Tidak dikenal perpanjangan jabatan," ujar Imelda Sari, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @isari68.
