Network
“Ketentuan RUU Cipta Kerja tersebut juga melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang mengatur hak buruh untuk mendapat upah minimum yang mendukung standar kehidupan yang layak,” kata Usman seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Amnesty Internasional Indonesia.
Baca Juga: Belum Banyak yang Tahu, Berikut 5 Khasiat dari Konsumsi Biji Mangga
RUU Cipta Kerja juga menurutnya akan menghapus beberapa jenis cuti yang tetap mewajibkan pengusaha untuk membayar pekerja.
Antara lain cuti untuk pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan atau keguguran, cuti pekerja yang menikahkan keluarganya, mengkhitankan atau membaptiskan anaknya, cuti haid, cuti untuk pekerja yang menjalankan kewajiban atau ibadah agamanya, cuti untuk melaksanakan tugas serikat buruh hingga cuti melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
“RUU ini menimbulkan ketidakjelasan hak pekerja untuk tetap mendapat upah walau menjalankan waktu istirahat atau libur,” ujarnya.
Baca Juga: Musisi Asal Indonesia yang Berprestasi di Kancah Internasional: Agnez Mo hingga Rich Brian
“Pemerintah bisa gagal memenuhi kewajibannya dan mencegah pelanggaran hak pekerja untuk mendapatkan cuti berbayar, sesuai prinsip-prinsip PBB mengenai bisnis dan HAM,” pungkasnya.***
