Network
PR DEPOK - Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, dr. Eva Sri Diana Chaniago kembali menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dikabarkan bakal membutuhkan biaya Rp466 triliun.
Melalui akun Twitter pribadinya, dr. Eva menilai jika tersebut merupakan utang yang akan dibayar oleh rakyat, tapi mirisnya, rakyat tidak dimintai pendapat.
"466 Trilyun itu jelas hutang yg akan dibayar Rakyat, tapi rakyat tidak diminta pendapat," ucap dr. Eva Sri Diana seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @EvaSriDiana_Dr.
Kemudian, dia menyentil wakil rakyat yang dinilainya justru lebih mewakili kepentingan kelompok ketimbang rakyat saat keputusan pemindahan IKN tersebut.
"Jangan bilang dah disetujui oleh wakil rakyat ya, krn kami lebih banyak yg merasa tidak terwakili oleh mereka yg katanya wakil rakyat..mereka lebih mewakili kepentingan kelompok," katanya.
"Miris sekali," pungkas dr. Eva pada akhir cuitannya.
Sebagaimana diketahui, mega proyek pembangunan IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dipastikan terus berlanjut.
Hal tersebut menjadi jelas ketika DPR RI mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang usai menggelar rapat pembahasan tingkat satu secara maraton pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu.
Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, ada lima tahapan yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara.
Tahap pertama, dijelaskan Sri Mulyani yakni tahun 2022 hingga 2024, tahap kedua hingga kelima yakni 2025 sampai 2045.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, pemindahan IKN baru merupakan bentuk transformasi besar-besaran Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau dan digital yang membutuhkan anggaran setidaknya Rp466 triliun.
Skema pembiayaan IKN tidak akan bergantung seluruhnya pada APBN, tetapi juga berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha serta kontribusi atau investasi swasta.***
