Network
"Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," kata Jokowi.
Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan kepada otoritas militer Myanmar agar membuka akses terhadap Ketua ASEAN guna menjalin komunikasi.
"Akses kepada semua 'stakeholders' sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak," ucap dia.
Baca Juga: Unggah Potret Semasa Muda, Penampilan Menteri PUPR Bikin Salfok, Warganet: Aku Kira Mas Adam Inul
"Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD (National League for Democracy), NUG (National Unity Government of Myanmar) sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," ujarnya lagi.
Untuk hal permasalahan di Myanmar, Indonesia konsisten jika tak ada kemajuan dalam pemenuhan lima poin konsensus, keputusannya akan diwakili oleh non political level pada pertemuan ASEAN.
Adapun prinsip terhadap Myanmar tersebut akan diberlakukan dalam rencana pelaksanaan retreat para Menlu ASEAN.
Kendati demikian, Jokowi menyepakati gagasan PM Kamboja dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," tandas Presiden Jokowi.***
