Network
PR DEPOK – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak akan menggunakan APBN tangah mendapat sorotan.
Beberapa waktu lalu, Jokowi berjanji tidak akan membebani dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara.
Janji Jokowi itu pun menuai polemik. Pasalnya, pembangunan IKN baru dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga Rp466 triliun.
Akan tetapi, pemerintah baru-baru ini secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 mendatang.
Diketahui, pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen.
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Maka dari itu, mayoritas dana untuk pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara ini berasal dari dana APBN.
Hal itu pun direspons banyak pihak, salah satunya adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.
Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter-nya, @hnurwahid juga menyinggung soal Jokowi yang “meralat” janjinya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Sebelumnya juga Jokowi “ralat” janjinya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” katanya pada Minggu, 23 Januari 2022.
Baca Juga: Unggah Potret Semasa Muda, Penampilan Menteri PUPR Bikin Salfok, Warganet: Aku Kira Mas Adam Inul
Menurutnya, Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak menggunakan APBN.
Namun belakangan, kata dia lagi, pemerintah justru membebani dana APBN untuk proyek Kereta Cepat tersebut.
“Katanya di awal, tidak pakai APBN. Belakangan APBN dipakai juga,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 23 Januari 2022.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa kedua proyek tersebut telah ditolak oleh Fraksi PKS di DPR RI.
“Keduanya ditolak olh @FPKSDPRRI juga,” ucap Hidayat Nur Wahid seraya megakhiri cuitannya.
