Network
PR DEPOK - Said Didu meminta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, tidak senang dulu dengan keputusan pemerintah, KPU dan DPR yang sepakat melaksanakan pemilu hingga pilkada pada 2024.
Menurut Said Didu, keputusan untuk melaksanakan pemilu hingga pilkada pada 2024 bisa saja berubah sesuai dengan keinginan ‘Pak Dhe’, yang diduga sebagai Presiden Jokowi.
“Jangan happy dulu pak. Semua bisa diubah kalau Pak Dhe inginkan sesuatu,” kata Said Didu, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @msaid_didu pada Senin, 24 Januari 2022.
Hidayat Nur Wahid dalam cuitannya di Twitter menyebut jika pemerintah dan DPR sepakat tidak mengundur pelaksanaan pemilu, mulai dari pilpres, pileg dan pilkada.
Baca Juga: Segera Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera KKS untuk Cairkan Kartu Sembako Rp2,4 Juta
“Jadi makin confirmed ya, DPR dan Pemerintah dan KPU SEPAKAT, Pemilu, Pilpres dan Pileg tetap diselenggarakan tahun 2024, tidak diundur seperti ke 2027 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Hidayat Nurwahid di Twitternya @hnurwahid.
Namun, kata Hidayat, pemerintah dan DPR belum sepakat untuk menentukan tanggal dan bulan pelaksanaannya.
“Terbantah lagi isu perpanjangan masa jabatan Presiden,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Baca Juga: Atta Halilintar Sebut Aurel Hermansyah Terpaksa Lakukan Pemeriksaan Setiap Minggu, Kenapa?
Sebelumnya, Ketua KPU RI mengusulkan alternatif pelaksanaan Pemilu 2024 kepada DPR.
Dalam usulannya yang disampaikan melalui surat raoat konsultasi dengam DPR yang dikirimkan ke pimpinan wakil rakyat, KPU berharap Pemilu 2024 bisa dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Usulan ini bukanlah baru sama sekali karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024,” kata anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Antara.
Baca Juga: Warga Uighur di Turki Melakukan Protes untuk Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
Menurut Pramono, KPU berharap tahapan pemilu segera diputuskan agar penyelenggara pemilu memiliki kepastian untuk melaksanakan langkah-langkah persiapan.
Langkah-langkah tersebut, lanjut Pramono, meliputi perencanaan anggaran, penguatan infrastruktur teknologi informasi hingga regulasi.***
