PR DEPOK - Anggota DPR RI Mulyadi mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar memperhatikan pembangunan empat bendungan di Kabupaten Bogor.
Keempat bendungan yang dimaksud Mulyadi, adalah Ciawi, Megamendung, Cibeet dan Cijuir.
Sebab, Mulyadi masih melihat pembangunan bendungan, seperti Ciawi dan Megamendung kerap miss dan baru diingatkan ketika berkali-kali banjir terjadi di Jakarta.
Baca Juga: Sejarah Singkat Tahun Baru Imlek yang Perlu Anda Ketahui
“Termasuk juga saat terjadi banjir di Karawang, Bekasi dan rekan saya di paripurna juga sering mengingatkan, kalau musim hujan Karawang dan Bekasi pasti banjir,” kata Mulyadi kepada PikiranRakyat-Depok.com usai mengikuti rapat kerja dengan Menteri PUPR pada Senin, 25 Januari 2022.
Menurut Mulyadi, banjir di Karawang dan Bekasi memiliki korelasi dengan wilayah Kabupaten Bogor, dimana terdapat sungai Cibeet yang kerap meluap dan menyebabkan banjir di dua daerah tersebut.
Atas dasar itu, Mulyadi mengingatkan Menteri PUPR, terutama Dirjen Sumber Daya Air agar secepatnya membangun dua bendungan, yakni Cibeet dan Cijuir, mengingat sudah ada alokasi anggaran untuk melakukan pembebasan lahan.
“Pemerintah, khususnya Dirjen SDA, harus menjalankan tentang konteksnya dengan pembebasan dan pembangunan (bendungan Cibeet dan Cijuir), yang konsenya adalah pra, saat dan paska pembangunan,” terang legislatif dari dapil Kabupaten Bogor ini.
Sementara, menurut Mulyadi, berdasarkan hasil keterangan beberapa masyarakat yang nantinya terdampak pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuir, mereka berhadap nantinya saat pembebasan ada ganti untung.
“Pra pembangunan saya lihat mereka berharap itu bukan ganti rugi tapi ganti untung, kemudian juga relokasi,” papar Mulyadi.
Baca Juga: Robert Alberts Berikan Dua Menu Latihan Kepada Skuad Persib Jelang Derby Jabar Lawan Persikabo 1973
Mulyadi lantas mencontohkan pembangunan
Hal seperti inilah, yang menurut Mulyadi, akan memberikan resistensi kepada masyarakat sehingga mereka akan mendukung seluruh proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.***