Network
PR DEPOK - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini membeberkan besaran gaji menteri.
Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa gaji menteri sebenarnya tidak lebih dari Rp20 juta per bulan.
Oleh karena itu, Bahlil Lahadalia meminta agar publik tak berpikiran bahwa para pejabat pemerintahan mendapatkan uang yang banyak dari jabatannya tersebut.
Baca Juga: Paksa Seorang Ibu untuk Menjual Anak padanya, Wanita AS Ini Ditangkap Polisi
Menurutnya, kendati seorang pejabat memiliki kewenangan, tetapi tetap kewenangan tersebut demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Tak cukup sampai di situ, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengatakan bahwa gaji yang diterimanya sebagai seorang menteri adalah Rp19 juta.
Bahlil pun mengakui bahwa gaji yang diterimanya sebagai menteri jauh lebih kecil ketimbang gaji ketika dirinya menjabat komisaris.
Ia menuturkan, ketika menjadi komisaris, uang yang didapatnya bisa mencapai minimal Rp200 juta per bulan.
Terkait ucapan Bahlil ini, tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Umar Hasibuan atau Gus Umar turut memberikan komentar.
Gus Umar merasa heran dengan pengakuan Bahlil Lahadalia tentang gaji menteri yang tidak sampai Rp20 juta.
Baca Juga: Kesal Tak Diajak Melamar Kerja, Seorang Pemuda di Bekasi Nekat Bunuh Teman Sendiri
Menurutnya, Bahlil tak seharusnya membuat pernyataan tersebut hanya untuk pencitraan.
"Ya elah bahlil gak usah gini2 amat pencitraannya," ujar Gus Umar, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @UmarHasibuan75_.
Lebih lanjut, ia mengaku sempat menjadi staf khusus menteri sebanyak dua kali.
Oleh karena itu, Gus Umar meminta agar Menteri Investasi itu tidak bertindak berlebihan.
"Saya dua kali jd stafsus menteri gak usah lebay," tuturnya menambahkan.
Tak hanya dikomentari Gus Umar, ucapan Bahlil ini juga dikomentari oleh pengamat penerbangan, Alvin Lie.
Menurut Alvin Lie, besaran gaji yang disebutkan oleh Bahlil Lahadalia sama sekali tidak mencantumkan tunjangan serta fasilitas lain yang didapat seorang menteri.
"Tunjangan-tunjangan tidak dihitung? Fasilitas-fasilitas tidak dihitung? Pokoknya masa jabatan Presiden harus diperpanjang ya Pak?" katanya.***
