Network
PR DEPOK - Pengamat Politik Rocky Gerung turut menyoroti kabar MPR yang disebut akan membuat PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang diberi nama Nusantara.
Dengan tegas, Rocky Gerung mengatakan mengikat rezim pemerintahan hari ini dengan rezim yang akan datang adalah hal yang tidak diperbolehkan.
"Itu yang nggak boleh, dalam demokrasi, rezim hari ini mau mengikat rezim yang akan datang, itu namanya dungu," ujar Rocky Gerung seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 30 Januari 2022.
Lantas, ia menilai langkah yang diambil MPR tersebut seolah-olah presiden berikutnya hasil dari pilihan MPR. Padahal, presiden sejatinya dipilih oleh rakyat, bukan oleh MPR.
"Loh emangnya presiden berikutnya pilihan MPR apa, kan nanti pemilunya pasti berubah," ungkap dia.
"Jadi, cara berpikirnya saja sudah ngaco tuh si Bamsoet ini dan gengnya itu," tambahnya.
Ia pun menegaskan apabila MPR hendak membuat PPHN, maka yang perlu dikonservasi bukanlah proyeknya, melainkan konsepnya.
"Jadi sekali lagi, kalau mau bikin PPHN itu, Pokok-Pokok Haluan Negara, itu konsepnya bukan proyeknya yang musti dikonservasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah mengatakan bahwa MPR tengah mengkaji matang-matang PPHN yang kedudukan hukumnya disebut-sebut lebih kuat dibandingkan Undang-Undang.
"Ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai proyek prioritas pembangunan jangka panjang," katanya.
Dengan begitu, ia memastikan bahwa siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan tetap melanjutkan pembangunan proyek IKN Nusantara.***
