Network
Menurutnya, PDKT semestinya merespons dan menyoroti perusakan hutan yang dilakukan secara masif di Kalimantan.
Pasalnya, lanjut dia, perusakan hutan tersebut telah menyebabkan banjir dan kebakaran hutan.
“Respon keras mestinya pengrusakan hutan secara masif yang menyebabkan bencana banjir dan kebakaran hutan,” ujarnya pada Selasa, 1 Februari 2022.
“Menuntut pencabutan konsesi lahan Oligarki,” tuturnya seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Menurut dia lagi, perbedaan pendapat tak berbahaya seperti perbedaan pendapatan yang bisa membuat ketidakadilan sosial.
“Yang berbahaya itu perbedaan pendapatan, bukan pendapat. Membuat ketidakadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” ucap Iwan Sumule.***
