Network
Sebelumnya, Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi usul inisiatif DPR.
Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, ada delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu Fraksi yakni PKS yang meminta peninjauan lebih dalam.
"Apakah draf RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui untuk dibawa ke tingkat berikutnya," kata Supratman dikutip dari Antara.
Sementara itu, dalam rapat pleno tersebut, pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Kedua UU No. 12/2011 Achmad Baidowi menjelaskan bahwa Panja memutuskan dan menetapkan materi muatan RUU yang terdiri atas 15 perubahan.
Salah satu di antara 15 revisi itu yakni Pasal 1 RUU yaitu memasukkan definisi metode omnibus yang berbunyi sebagai berikut:
"Metode omnibus adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu."***
