Network
PR DEPOK - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyoroti bentrok yang terjadi antara warga dan kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pihak Komnas HAM menyesalkan penangkapan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga Desa Wadas.
"Komnas HAM RI juga menyesalkan adanya penangkapan terhadap sejumlah warga yang sampai rilis ini dikeluarkan masih ditahan di Polres Purworejo," kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara di Jakarta, pada Rabu, 9 Februari 2022.
Baca Juga: Soal Pemindahan Makam Vanessa Angel, Denny Darko Ramal Doddy Sudrajat Bisa Dapat Simpati Netizen
Bentrok dan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian ke warga Wadas terjadi usai warga menolak dilakukannya pengukuran dan pembebasan lahan.
Ribuan polisi mendatangi Desa Wadas untuk melakukan pengukuran dan pembebasan lahan, guna dilakukan penambangan untuk Bendungan Bener.
Menanggapi polemik tersebut, ada empat poin penting yang diserukan oleh Komnas HAM. Pertama, meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk menunda pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang telah disetujui untuk melakukan pengukuran lahan.
Baca Juga: Elly Sugigi Sebut Fuji Star Sindrome, Adik Bibi Ardiansyah Minta Maaf: Aku Nunduk Bukan Sombong
Kedua, Komnas HAM meminta Polda Jawa Tengah untuk menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas, dan mengevaluasi, serta memberi sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga Wadas.
