Network
PR DEPOK - Beberapa waktu lalu, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan telah digeruduk massa yang demo menentang PCR dan mandatory vaksin.
Aksi demonstrasi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Ahli Tata Hukum Negara, Refly Harun.
Menurut Refly Harun, demo tersebut dilakukan masyarakat karena pemerintah yang tidak ingin membuka dialog dengan masyarakat.
Refly Harun juga menyebut bahwa dirinya menyayangkan hal itu terjadi dan pemerintah tidak mau menemui masyarakat untuk berdialog.
"Lagi-lagi ya, kelompok yang concern terhadap soal PCR, mandatory vaksin dan lain sebagainya berdemo, dan sayangnya sampai saat ini, tidak ada otoritas yang mau menemui mereka untuk berdialog, padahal mereka minta dialog, nah itu yang patut disayangkan sesungguhnya," kata Refly Harun dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 16 Februari 2022.
Refly Harun menilai bahwa pemerintah tidak tak kunjung membuka dialog hingga saat ini.
"Kita tidak boleh merasa benar satu pihak sendiri, tapi harus ada dialog, nah dialog ini yang sesungguhnya mereka mintakan, kan tidak susah," tuturnya.
Baca Juga: Menag Jelaskan 10 Poin Sehubungan dengan Pelaksanaan Haji 1443 H
