Network
PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok akan memasuki wilayah Indonesia lebih tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
Sejumlah TKA tersebut diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam program pembangunan PLTU.
Menyikapi kabar tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syariefuddin Hasan meminta agar Presiden Joko Widodo harus tegas menolak kedatangan sejumlah TKA asal Tiongkok tersebut.
Baca Juga: Saat Lockdown, Ibu Kaget Lihat Anaknya Pulang Gandeng Istri Padahal Diminta Belanja
"Saya harap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan menerapkan berbagai aturan yang sebagaimana harus dipatuhi oleh rakyat, maka Presiden harus menolak rencana 500 TKA tersebut," ucap Syariefuddin Hasan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Bukan tanpa alasan dirinya mengatakan demikian, Syariefuddin Hasan mengkhawatirkan jika para TKA Tiongkok itu diizinkan masuk, akan menimbulkan pemikiran negatif rakyat mengenai ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi Virus Corona.
Terlebih para TKA tersebut berasal dari negara yang awal ditemukannya pandemi virus corona.
Baca Juga: Protes Akibat Minimnya APD, Sejumlah Dokter Unggah Foto Telanjang
Selain itu, dikhawatikan akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat merebaknya virus corona di Indonesia.
"Terutama untuk masyarakat Sulawesi Tenggara yang saat ini gundah karena kehilangan mata pencahariannya dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini," katanya.
Syariefuddin Hasan menjelaskan bahwa ini bukan semata-mata kita diskriminatif atau menolak terhadap TKA dari berbagai negara termasuk dari Tiongkok.
Baca Juga: Jual Sabu 100 Kg, Bukti Kuat Jaksa di Depok Tuntut Mati Mahmuji Kaki Tangan Bandar Narkoba
"Rencana masuk TKA itu tidak tepat. Di tengah upaya pencegahan peyebaran virus corona dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.***
