Network
PR DEPOK - Pengamat politik Yusfitriadi menyebut beberapa anggota Komisi II DPR RI yang melakukan fit and proper test calon Komisioner Bawaslu dan KPU RI tidak memiliki etika.
Hal itu, kata Yusfitriadi terlihat ketika beberapa anggota Komisi II DPR RI memunculkan pujian, harapan hingga memperlihatkan sosok dan daerah pemilihannya keoada beberapa orang calon komisioner Bawaslu dan KPU RI.
“Ini seakan-akan didorong sudah jadi, sebetulnya tidak masalah kalau perlakuannya sama. Tapi ini perlakuannya berbeda,” kata Yusfitriadi usai konfrensi pers virtual hasil pemantauan fit and proper test calon komisioner Bawaslu dan KPU RI, yang diselenggarakan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS) pada Kamis, 17 Februari 2022.
Baca Juga: Inggris Laporkan Kasus Covid-19 Varian Deltacron, WHO Beri Peringatan untuk Para Ahli
Yusfitriasi memaparkan, ada beberapa aspek yang tidak memiliki etika. Sebab, calon satu riuh dukungan, calon lainnya sepi dukungan. Hal inilah, kata dia, yang menjadi masalah.
Menurut Yusfitriadi, mengenalkan daerah pemilihan anggota Komisi II dan calon itu merupakan sikap yang tidak profesional.
Selain itu, sikap tersebut mencerminkan beberapa anggota Komisi II tidak mengedepankan kebhinekaan.
“Fit and proper test itu tinggal masalah politis, masalah kapasitas dan lainnya itu selesai di tim selesai. Maka, di fit and proper test itu masalah politisnya,” kata Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju itu.
Untuk itu, Yusfitriadi meminta para stakeholder dan juga Kemendagri memperhatikan unsur kebhinekaan dalam seleksi komisioner Bawaslu dan KPU tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Sementara, pendiri Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut, fit and proper test calon komisioner Bawaslu dan KPU RI ini terkesan ada aktivitas kampanye orang ke orang.
Baca Juga: Flu Rusia pada 1889 Mencuat, Ilmuwan Mulai Kaitkan dengan Pandemi Covid-19, Ada Apa?
“Ini kan menimbulkan kecurigaan publik, yang terlihat ada kedekatan dengan parpol. Pada akhirnya ketika mereka terpilih itu ada beban tersendiri kepada para anggota komisi II di DPR RI,” jelas Ray.
Ia juga mengatakan, muncul kecurigaan bahwa calon yang lolos fit and proper test ini belum tentu profesional dan independen.
Sebab, selama ini muncul opini yang menyebutkan seoalah-olah dapat perlakuan khusus dari parpol. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik.
Baca Juga: Link Nonton dan Spoiler Thirty Nine Episode 2: Cha Mi Jo Akhirnya Tahu Sahabatnya Sakit Keras
“Ini pertama kali dalam pelaksanaan Fit and Proper Test yang paling mudah ditebak. 70 persen yang kita prediksi itu lolos pada FPT. Dan sekarang itu 90 persen itu benar prediksi kita,” katanya.
Direktur LS-VINUS Deni Gunawan menuturkan, ada beberapa poin untuk dikritisi, di antaranya, etika dewan atau profesionalisme yang janggal.
Adanya indikasi pembunuhan karakter calon komisioner KPU dan komisioner Bawaslu, serta aspirasi masyarakat tentang calon KPU dan Bawaslu yang tidak diperhatikan saat Fit and Proper Test.
“Selama pemantauan banyak hal yang janggal, salah satunya etika dewan yang menunjukkan kedekatan atau kode-kode tertentu kepada beberapa calon komisioner,” imbuh dia.***
