Network
PR DEPOK – Diberitakan sebelumnya bahwa Fahri Hamzah menyebutkan jika BUMN rapat dengan DPR RI banyak mudaratnya.
Berkaitan dengan pernyataan Fahri Hamzah yang menyatakan jika BUMN rapat dengan DPR RI banyak mudaratnya, Refly Harun selaku ahli hukum tata negara memberikan pendapat.
Menurut Refly Harun, tugas dan fungsi DPR RI memang merupakan pengawasan, namun menurutnya, tidak untuk BUMN hingga mengundang dirutnya rapat bersama.
Baca Juga: Cara Daftar Prakerja Gelombang 23 untuk Dapatkan Rp3,55 Juta, Simak Selengkapnya
“DPR juga tentu melakukan pengawasan ya sebagai wakil dari rakyat terhadap lembaga-lembaga independen, seperi KPU kemudian KPK, Bawaslu dan sebagainya, itulah ranah pengawasan DPR,
"Tapi kalau itu menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), saya pribadi tidak sepakat,” ujar Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada 18 Februari 2022.
Menurut Refly Harun, BUMN memiliki mekanisme operasional sendiri selayaknya perusahaan terbatas (PT).
Baca Juga: Program Kartu Prakerja 2022 Gelombang 23 Telah Resmi Dibuka, Begini Cara Daftarnya
"Kenapa begitu, namanya saja badan usaha milik negara, ini adalah badan usaha ya yang memiliki governance sendiri, yang memiliki struktur sendiri sebagaimana layaknya perusahaan terbatas,
