Network
PIKIRAN RAKYAT - Koordinator komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat (Jabar), Irianto meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuka kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Hal itu dia ungkapkan untuka menanggapi pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berencana akan kembali membuka KBM di sekolah pada Juli 2020 mendatang.
Menurutnya, sektor pendidikan adalah bagian penting Indonesia di masa mendatang. Karenanya keputusan yang dikeluarkan nanti harus dipikirkan secara matang dan betul-betul diperhitungkan.
Baca Juga: Panduan Pendaftaran SBMPN 2020 yang Dibagi dalam 2 Tahap Registrasi
“Jangan buru-buru memutuskan itu (membuka kembali sektor pendidikan-red), kalau pun misalnya new normal pendidikan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah,” kata Irianto seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari PRFM pada Jumat, 29 Mei 2020.
Irianto menambahkan ketimbang membukan kembali KBM di sekolah, lebih baik mengembangkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pasalnya, PJJ tersebut dirasa lebih berguna pada masa depan.
“Lebih bagus menguatkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekarang. Ini pasti akan lebih berkembang dibanding tatap muka, cepat atau lambat ini digunakan sebagai alternatif pendidikan,” ujarnya.
Baca Juga: New Normal Bisa Batal Akibat PSBB Diperpanjang? Ini Kata Ridwan Kamil
Pemerintah pun diminta untuk mengundang para ahli dari segala lini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk kembali membuka KBM di sekolah.
“Undang para ahli terlebih dahulu. Antara lain ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli sosial kemasyarakatan, itu perlu duduk bersama,” ucapnya.
Ia menyebut, belakangan ini informasi yang diterima masyarakat masih belum terpusat.
Baca Juga: Bali Jadi Destinasi Utama Saat New Normal, Pemerintah Sasar Wisatawan Domestik
Sehingga membuat adanya kebingunan dan ketidakseragaman di masyarakat.
“Sekarang dalam kondisi seperti ini kan banyak orang yang ‘ahli’, bukan ulama, bukan ustad belajar dari agama memberikan fatwa. Bukan ahli kesehatan atau dokter, memberikan petunjuk kesehatan. Jadi pemerintah jangan keliru,” paparnya.
Selain itu, dia juga meminta agar Kemendikbud mendata sekolah di setiap daerah di Indonesia.
Baca Juga: PPDB 2020 Akan Tetap Digelar, Kemendikbud Tetapkan 2 Metode Sesuai Kondisi Sekolah
Pasalnya, kondisi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki setiap sekolah di Indonesia berbeda-beda.
“Pemerintah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya soal data sekolah di berbagai daerah. Karena sekolah Indonesia itu beragam, bukan hanya Jakarta. Indonesia itu lebih banyak di desa, sekolahnya lebih banyak belum ada fasilitas,” kata dia.
Sekolah pun, lanjut Irianto, jika pada akhirnya dibuka kembali harus siap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran WHO.
Baca Juga: Jawa Barat Lanjutkan Penerapan PSBB hingga Juni 2020
“Harus sekolah itu siap dengan protokol kesehatan sesuai yang digariskan WHO. Jangan begitu dibuka, anak-anak tidak siap dengan protokol seperti itu. Sekolah itu padat, timbul kerumunan baru, takutnya timbul klaster baru,” tuturnya.***
