Network
PR DEPOK - Ketua DPD NasDem Kota Bogor Benninu Argoebie menilai kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, terkait minyak goreng hanya basa basi.
Sebab, menurut Benninue Argoebi, dari enam kebijakan dan aturan yang dikeluarkan Mendag Lutfi, kelangkaan minyak goreng justru masih terjadi.
"Aturan itu (minyak goreng) dibuat hanya seperto basa basi tanpa melihat inti permasalahan," kata Benninue Argoebie pada Jumat, 18 Maret 2022.
Baca Juga: Cara Daftar PKH Online 2022 Lewat HP di Aplikasi Cek Bansos agar Dapat Bantuan Rp3 Juta
Benninu melihat, kebijakan minyak goreng yang dikeluarkan Mendag Lutfi seolah-olah menjadikan rakyat sebagai komoditi bisnis.
Padahal, sangat jelas pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, termasuk soal minyak goreng ini.
"Sangat menyedihkan melihat keputusan-keputusan dari Menteri Perdagangan, dimana harga minyak ditekan sampai Rp14 ribu per liter, tetapi tetap langka di pasaran karena tak diindahkan pengusaha," kata Benninu.
Baca Juga: Cek Bansos PKH Lansia 2022, Usia di Atas 70 Tahun Bisa Dapat Rp2,4 Juta Hanya dengan KTP dan KK
Pria yang gemar olahraga menembak ini juga menyebut, pernyataan Mendag Lutfi yang mengatakan ada mafia minyak goreng sangat menciderai hati rakyat.
Seharusnya, kata Benninu, pemerintah tidak boleh kalah oleh mafia minyak goreng.
"Ini sebaliknya malah dikalahkan oleh mafia minyak goreng," ketus Benninu.
Tidak hanya itu, Benninu juga menyebut kebijakan Mendag Lutfi, soal subsidi minyak goreng curah sangat konyol.
Baca Juga: Cara Daftar BLT Anak Sekolah 2022 Online untuk Siswa SD, SMP, dan SMA Dapatkan Rp4,4 Juta
"Tak ada solusi yang diberikan Kemendag. Minyak goreng curah itu adalah minyak yang satu kali melewati proses penyaringan. Kualitasnya jelas jauh dari minyak goreng premium dan bisa menjadi sumber penyakit. Masa iya masyarakat mau diberi penyakit," kata Benninu.
Benninu menilai, kisruh minyak goreng merupakan bukti tidak seriusnya menteri dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
Benninu pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot menteri dan wakilnya.
"Saya sarankan agar menteri dan wakilnya dicopot lantaran tidak bisa bekerja," imbuh Benninu.***
